Definisi dan arti kata Akta Otentik adalah Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang membuat akta (Notaris, PPAT, Panitera Pengadilan, KUA, Catatan Sipil) dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Akta ini memiliki kekuatan pembuktian paling kuat dibandingkan alat bukti lainnya di hadapan pengadilan. Istilah ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Selanjutnya istilah ini telah mengalami perubahan menjadi Akta Autentik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Definisi dan arti kata Amandemen adalah suatu perubahan yang dilakukan terhadap hukum positif. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara penambahan, pencabutan, atau penggantian ketentuan yang sudah ada dalam suatu hukum yang berlaku. Dalam praktik, istilah ini merujuk pada perubahan peraturan perundang-undagan yang berlaku di suatu negara. Istilah ini di Indonesia baru digunakan dalam peraturan perundang-undangan pada Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan terhadap peraturan perundang-undangan lain lebih sering disebut dengan perubahan saja.

Definisi dan arti kata Anjak Piutang adalah suatu transaksi keuangan yang dilakukan ketika suatu perusahaan menjual piutangnya. Biasanya penjualan piutang tersebut dengan memberikan suatu diskon sebagai daya tarik penjualan piutang tersebut. Piutang dalam hukum dianggap sebagai hak kebendaan, oleh karena itu dapat diperdagangkan secara sah dimuka hukum. Terhadap perdagangan piutang maka pihak yang ikut dalam transaksi tersebut ialah kreditor semula, debitor semula dan kreditor baru. Setelah transaksi penjualan piutang diberlakukan, maka hubungan hukum beralih yakni utang piutang dari debitor semula dengan kreditor baru. Sedangkan kreditor lama sudah tidak memiliki hak tagih kembali terhadap debitor semula.

Definisi dan arti kata Badan Musyawarah adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk salah satu alat kelengkapan DPR. Anggota dari Badan ini ialah  wakil dari seluruh fraksi dan pimpinan DPR. Tugas utama Badan ini ialah menentukan jadwal kerja DPR. Selain itu, badan musyawarah juga melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang.

Definisi dan arti kata Abolisi adalah peniadaan/penghapusan proses penuntutan terhadap seseorang dalam perkara pidana. Istilah tersebut dapat ditemui dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi. Berdasarkan beleid tersebut, abolisi hanya dapat dilakukan untuk kepentingan negara. Walaupun demikian, pejabat yang bertindak dalam mewakili kepentingan tersebut ialah Presiden. Pemberian Abolisi berdasarkan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada amandemen pertama dilakukan dengan mendengar pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Proses pengajuan tersebut berubah dari yang sebelumnya diberikan dengan mendengar pertimbangan dari Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi. Abolisi dalam Bahasa Inggris ialah Abolition yang artinya penghapusan. Sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai afschaffing dalam makna yang sama. Ciri khas abolisi ialah penghentian proses penuntutan, ini artinya terjadi intervensi dalam proses peradilan dengan alasan tertentu.

Definisi dan arti kata Aklamasi adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan dengan mendapatkan suatu dukungan secara penuh dari pihak-pihak yang mempunyai hak suara. Konteks aklamasi secara konseptual berbeda dengan voting yang memperhatikan jumlah suara terbanyak. Apabila dipahami secara filosofis, konsep terdekat terkait aklamasi dapat ditemui dalam bentuk musyawarah mufakat. Meskipun demikian, aklamasi lebih merujuk pada ketiadaan perbedaan pandangan terhadap opsi yang dipilih sekalipun alasan memberikan pilihan tidak menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Sedangkan dalam musyawarah, alasan pengambilan keputusan menjadi hal yang didiskusikan sehingga pada akhirnya keputusan dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan.