Definisi dan arti kata P53 adalah

  • Kode yang didasarkan pada Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana yang berarti Kartu Perkara Tindak Pidana.

    • Definisi dan arti kata Hierarki adalah

  • Suatu susunan hal (objek, nama, nilai, kategori, dan sebagainya) di mana hal-hal tersebut dikemukakan sebagai berada di “atas,” “bawah,” atau “pada tingkat yang sama” dengan yang lainnya.
  • Susunan/urutan peraturan perundang-perundangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, urutan hirarki adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

    • Definisi dan arti kata Pidana adalah

  • Segala sesuatu yang menyangkut hukum publik yang memuat larangan atau perintah dengan ancaman hukuman. Larangan atau perintah berkaitan dengan pelanggaran atau kejahatan.

    • Definisi dan arti kata Benda Tetap adalah

  • Benda yang diakui hukum menurut sifatnya tidak dapat berpindah sendiri ataupun tidak dapat dipindahkan. Sekalipun dipindahkan, fungsi dari benda tersebut akan hilang sebagai benda tetap.

    • Definisi dan arti kata P27 adalah

  • Kode yang didasarkan pada Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana yang berarti Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penuntutan.

    • Definisi dan arti kata P28 adalah

  • Kode yang didasarkan pada Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana yang berarti Riwayat Perkara.

    • Definisi dan arti kata P31 adalah

  • Kode yang didasarkan pada Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana yang berarti Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (APB).