Definisi dan Arti Kata Ius Corrigendi adalah frasa Latin yang secara harfiah berarti “hak untuk memperbaiki.” Istilah ini digunakan dalam konteks hukum untuk merujuk pada hak atau kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan atau otoritas hukum untuk mengoreksi atau memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam proses hukum atau keputusan yang telah dibuat. Penggunaan kewenangan ini sekaligus menyatakan kesalahan badan peradilan dalam menerbitkan putusan. Ruang lingkup kesalahan dalam bahasan ini terbatas pada kesalahan yang pada dasarnya tidak dimaksud dalam putusan tersebut semisal kesalahan dalam pengetikan.

Dalam praktiknya, “ius corrigendi” dapat mencakup berbagai tindakan atau keputusan yang diambil oleh pengadilan atau otoritas hukum untuk memperbaiki kesalahan administratif, kesalahan interpretasi hukum, atau kesalahan fakta yang mungkin terjadi dalam proses pengadilan. Misalnya, pengadilan dapat mengeluarkan perintah pengubahan atau klarifikasi terhadap putusan sebelumnya, atau membatalkan atau mengoreksi putusan yang dikeluarkan karena kesalahan.

Walaupun dianggap sebagai suatu hak, “ius corrigendi” harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak individu. Hal ini mengingat perbaikan putusan dalam bentuk apapun dapat menimbulkan spekulasi atas putusan yang telah diterbitkan. Dalam beberapa yurisdiksi, ada prosedur dan persyaratan khusus yang harus dipatuhi sebelum “ius corrigendi” dapat diterapkan, untuk memastikan bahwa tindakan tersebut diambil dengan kebijaksanaan dan keadilan yang tepat.

Di Indonesia, prinsip dari Ius Corrigendi dapat ditemukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang pada prinsipnya hanya berlaku terhadap putusan yang salinannya belum diterima oleh para pihak bersengketa.

Definisi dan Arti Kata Non Defaulting Party adalah istilah dalam Bahasa Inggris yang digunakan dalam konteks kontrak atau perjanjian, terutama dalam hubungan dengan pelanggaran kontrak atau ketidakpatuhan oleh salah satu pihak yang terlibat. Dalam pengertian tekstual, Non-Defaulting Party dipahami sebagai pihak yang tidak melakukan pelanggaran kontrak. Istilah ini merujuk kepada pihak yang tidak melanggar atau tidak gagal memenuhi kewajiban-kewajiban mereka sesuai dengan persyaratan kontrak atau perjanjian.

Dalam kasus pelanggaran kontrak, ada dua pihak utama yang terlibat:

  1. Defaulting Party: Ini adalah pihak yang melanggar kontrak atau tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati dalam kontrak tersebut.
  2. Non Defaulting Party: Ini adalah pihak yang tidak melanggar kontrak dan telah mematuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan persyaratan kontrak.

Ketika defaulting party melanggar kontrak, maka non-defaulting party dapat memiliki hak-hak tertentu, seperti hak untuk mengklaim ganti rugi, hak untuk membatalkan kontrak, atau hak-hak lainnya yang telah ditetapkan dalam kontrak atau diatur oleh hukum yang berlaku.

Peran non-defaulting party adalah untuk memastikan bahwa kontrak atau perjanjian tersebut dipatuhi dengan benar dan untuk melindungi hak-hak mereka jika defaulting party tidak memenuhi kewajiban mereka. Dalam banyak kasus, kontrak akan memiliki ketentuan yang merinci prosedur dan hak non-defaulting party dalam menghadapi pelanggaran kontrak.

Definisi dan Arti Kata Restrictive Covenant adalah ketentuan atau perjanjian hukum yang mengatur pembatasan atau kewajiban tertentu yang harus dipatuhi oleh salah satu atau beberapa pihak dalam sebuah perjanjian atau kontrak. Ketentuan ini sering digunakan dalam berbagai konteks hukum, termasuk bisnis, properti, dan hubungan kerja. Restrictive covenant bertujuan untuk mengatur perilaku atau tindakan tertentu dan dapat mencakup berbagai jenis pembatasan. Restrictive covenant dalam hukum di Indonesia termasuk suatu prestasi yakni untuk tidak melakukan suatu perbuatan.

Definisi dan Arti Kata Compliance adalah kepatuhan dalam Bahasa Inggris. Kepatuhan sering dipahami sebagai serangkaian tindakan atau proses mengikuti atau mematuhi aturan, regulasi, hukum, kebijakan, atau standar tertentu yang ditetapkan oleh otoritas, organisasi, atau badan pengawas. Dalam konteks bisnis, hukum, atau regulasi, compliance mengacu pada kepatuhan perusahaan atau individu terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Ini mencakup memastikan bahwa segala tindakan dan praktik yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Definisi dan arti kata Overtrading adalah jual beli yang berlebihan dalam bahasa Inggris. Definisi tersebut pada umumnya digunakan dalam dunia jual beli saham/trading/stock exchange dan jual beli lainnya yang berobjek pada hak kebendaan tidak berwujud dalam suatu bursa. Pengertian jual beli yang berlebihan mengacu pada perilaku investor atau broker yang melakukan penjualan atau pembelian dalam bursa dengan tidak mengikuti rencana pembelian/penjualan yang telah dirancang sebelumnya. Ketidakpatuhan investor atau broker dalam mengikuti rancangan pembelian/penjualan merupakan salah satu hal yang sering menyebabkan kerugian bagi pemain dalam dunia sekuritas pemula.

Penyebab Overtrading

Sikap balas dendam untuk mengganti kerugian setelah kekalahan juga menjadi penyebab seringnya terjadi overtrading.

Overtrading secara umum terjadi akibat perilaku emosional investor atau broker dalam dalam bursa. Perilaku emosional tersebut diwujudkan dengan pembelian secara masif/penjualan secara masif yang dilakukan karena perubahan kondisi pasar dengan mengabaikan kaidah logis dalam bertransaksi. Penjualan masif dilaksanakan untuk mengejar keuntungan yang ada tanpa memperhitungkan kemungkinan keuntungan yang lebih besar di masa yang akan datang. Penjualan dalam overtrading tidak selalu signifikan terhadap kerugian nyata melainkan pada kerugian terhadap keuntungan yang diharapkan. Namun pola pembelian masif dalam overtrading yang melibatkan emosi ketika mengalami kekalahan, dapat menjadi penyebab kerugian finansial secara nyata. Pola pembelian masif biasanya disebabkan oleh acuan harga rendah yang menyebabkan investor atau broker terpacu untuk membeli sekuritas tanpa pertimbangan yang matang. Selain itu, sikap balas dendam untuk mengganti kerugian setelah kekalahan juga menjadi penyebab seringnya terjadi overtrading.

Overtrading dalam Dunia Bisnis

Selain dalam dunia sekuritas, definisi overtrading juga dikenal dalam dunia bisnis umum. Definisi tersebut merujuk pada perilaku pelaku usaha yang membeli bahan baku untuk memenuhi permintaan konsumen atas produk pelaku usaha tersebut. Pembelian bahan baku tersebut dilakukan secara masif dengan dalih untuk memenuhi permintaan konsumen. Pemenuhan bahan baku tersebut berdampak pada penawaran produk (penjualan) yang masif pula. Padahal, pembelian bahan baku yang masif biasanya dilakukan dengan pengambilan risiko pembayaran atas pembelian bahan baku tersebut digantungkan pada hasil penjualan. Risiko dalam perilaku ini adalah probabilitas pasar yang fluktuatif. Konsumen dapat saja berubah selera tepat ketika pembelian bahan baku secara masif telah dilaksanakan, sehingga menyebabkan penawaran produk (penjualan) tidak sesuai dengan ekspektasi.

Definisi dan arti kata Fiat Justicia Ruat Coeloem adalah asas yang biasa diartikan dengan keadilan/hukum harus ditegakkan sekalipun langit runtuh. Frasa ini secara harfiah diterjemahkan dari Bahasa Latin sebagai “Biarkan keadilan terjadi, meskipun langit runtuh.” Frasa ini menggambarkan komitmen untuk menjalankan keadilan tanpa memperhitungkan konsekuensi eksternal yang mungkin terjadi. Ini menekankan pentingnya penegakan hukum dan keadilan dalam semua situasi, bahkan di tengah-tengah kekacauan atau keadaan sulit.

Istilah ini juga menggambarkan prinsip bahwa keadilan dan penegakan hukum harus diprioritaskan, bahkan dalam situasi yang paling sulit atau genting sekalipun. Ini adalah ungkapan yang menekankan pentingnya menjaga kepatuhan terhadap hukum dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, bahkan di tengah kondisi yang penuh tekanan atau krisis. Ide ini menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum sebagai landasan bagi masyarakat yang berfungsi dengan baik dan beradab. Meskipun tantangan dan kesulitan dapat muncul, prinsip-prinsip hukum harus tetap dijunjung tinggi untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Frasa ini sering kali digunakan untuk menekankan pentingnya independensi sistem peradilan dan kepatuhan terhadap hukum, bahkan ketika kondisi atau situasi eksternal mengancam atau menantang. Ini mencerminkan keyakinan bahwa hukum harus menjadi landasan yang kokoh, bahkan dalam menghadapi tekanan atau tantangan terbesar.