Definisi dan Arti Kata Hipotek adalah perjanjian assesoir yang isinya menjamin pelunasan suatu perikatan dengan suatu hak kebendaan yang berupa benda tidak bergerak. Definisi tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1162 Burgelijk Wetbooek. Semenjak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan lahir, instrumen hipotek sebagai lembaga jaminan kebendaan telah dihapuskan terhadap tanah dan bangunan di Indonesia. Walaupun demikian, hipotek masih dapat ditemukan terhadap kapal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Merujuk pada peraturan tersebut, hipotek atas kapal hanya dapat dilakukan terhadap kapal yang masuk dalam Daftar Kapal Indonesia.

Sebagai suatu perjanjian penjaminan, hipotek merupakan perjanjian tambahan yang tidak harus ada. Selain itu, keberadaan perjanjian hipotek pasti hapus ketika perjanjian pokoknya hapus. Hipotek harus dibuat dalam suatu akta autentik dan kemudian didaftarkan pada pejabat yang memuat pendaftaran mengenai barang yang dihipotekkan. Selain itu, hipotek juga menerbitkan hak istimewa kreditor sebagaimana hukum jaminan biasa melindungi kreditor.

Definisi dan arti kata Nikah Siri adalah nikah secara rahasia. Makna tersebut didapat dari Bahasa Arab dalam kata sirrun. Ditinjau dari segi kebahasaan, Nikah Siri tidak hanya praktik yang dapat dilakukan oleh umat agama tertentu saja. Praktik di Indonesia terhadap nikah siri seringkali didefinisikan dengan nikah secara agama tanpa dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang dilakukan secara agama tanpa dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan ialah tetap sah. Oleh sebab itu, stigma nikah siri merupakan perkawinan yang tidak sah ialah keliru. Walaupun demikian, praktik nikah siri di Indonesia yang dikatakan sebagai nikah secara agama ternyata sering dilakukan dengan tidak sesuai dengan kaidah agama masing-masing pasangan. Sebagai contoh, terhadap mempelai wanita dalam perkawinan Agama Islam diperlukan wali nasab. Biasanya fungsi wali nasab tersebut dilakukan oleh penghulu tanpa kuasa maupun sepengetahuan dari wali nasab yang sah. Pertentangan praktik dengan ketentuan hukum agama pasangan nikah tersebutlah yang menjadikan nikah siri menjadi tidak sah.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang dilakukan secara agama tanpa dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan ialah tetap sah

Merujuk pada pengertian kebahasaan, pelaku nikah siri bermaksud untuk merahasiakan perkawinannya dikarenakan khawatir terhadap akibat hukum perkawinan. Padahal, keterbukaan mengenai ikatan perkawinan menjadi peran penting dalam ketentuan agama. Sebagai contoh dalam Agama Islam, terdapat kewajiban untuk mengumumkan perkawinannya. Oleh sebab itu, pelaku nikah siri yang beragama Islam senantiasa dilanda dilema terhadap keabsahan perkawinannya. Masih terkait sifat nikah yang rahasia tersebut, secara natura pasangan nikah siri tidak ingin perkawinannya diketahui bahkan dicatatkan. Oleh sebab itu, ketika pasangan nikah siri menginginkan atau melakukan pencatatan perkawinannya maka sifat siri tersebut sudah hapus dengan sendirinya.

Definisi dan arti kata Sumir ialah ringkas dan sederhana. Istilah ini pertama kali sering digunakan dalam karya tulis ilmiah ketika merujuk hukum acara kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sebagai suatu rujukan terhadap hukum acara, pengertian sumir tidak dapat dipersamakan dengan makna kata samar. Artinya, kesederhanaan yang dimaksud tetap harus jelas maksud dan arah tujuannya. Penerapan kesumiran dimaksud untuk mempermudah jalannya hukum acara karena sifatnya yang pada dasarnya sudah terang. Sebagai contoh, dalam perkara kepailitan masalah utang piutang harus telah nyata dan bukan merupakan penilaian lanjutan dari perbuatan hukum lain yang menjadikan utang seperti perbuatan melawan hukum. Selain itu, dalam perkara pelanggaran lalu lintas juga diterapkan model pembuktian sumir.

Pengertian sumir tidak dapat dipersamakan dengan makna kata samar

Pelaporan atas suatu pelanggaran hukum dimungkinkan dalam bentuk sumir, bahkan dalam beberapa peristiwa dimungkinkan juga dalam bentuk samar. Sebagai contoh dalam pelaporan tindak pidana, terdapat fungsi penyidikan untuk meneguhkan laporan sumir. Selain itu terdapat fungsi penyelidikan dalam laporan yang samar. Oleh sebab itu, kesumiran bukan menjadi hal yang menentukan tindak lanjut dari pelaporan. Walaupun demikian, prinsip dasar dari segala tuntutan ialah membebankan pembuktian terhadap siapa yang menyatakan terdapat suatu pelanggaran hukum. Dalam peristiwa keperdataan, beban tersebut dipertahankan kepada pihak penuntut. Sedangkan dalam peristiwa pidana, beban tersebut dialihkan kepada Negara melalui Penyidik dalam bentuk penyidikan yang selanjutnya digunakan oleh Penuntut Umum karena sifat kepentingan publiknya. Dapat dipahami, peralihan beban pembuktian tersebut dapat beralih dalam hal adanya fungsi penyidikan terhadap suatu peristiwa. Hal tersebut dapat terlihat pula dalam hukum acara sengketa persaingan usaha yang fungsi penyidikannya dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Fungsi lain dapat terlihat dalam penegakan kode etik hakim yang dapat dilakukan fungsi penyidikan oleh Komisi Yudisial maupun Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Definisi dan arti kata Logical Fallacy adalah adanya suatu kesalahan ketika menyusun logika dalam sebuah argumen. Istilah ini muncul dari Bahasa Inggris yang memiliki arti dasar sebagai kesesatan berpikir. Logika merupakan basis dari ilmu. Oleh sebab itu, penyusunan logika merupakan hal utama dalam ilmu pengetahuan termasuk dalam ilmu hukum. Sayangnya sebagai dasar proses pembentukan ilmu pengetahuan, Logical Fallacy sering digunakan dalam diskusi keilmuan dengan tujuan non akademis seperti menggiring opini lawan. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Logical Fallacy digunakan untuk membangun argumen ahli hukum hanya untuk menguatkan posisi tawar dari argumen pokoknya. Penggunaan Logical Fallacy dipastikan menciptakan forum diskusi sesat secara akademis yang akan menerbitkan kesimpulan keliru dan menyesatkan.

Setidaknya terdapat 15(lima belas) bentuk Logical Fallacy yang dikenal yakni Ad Hominem, Strawman Argument, Appeal to Ignorance, False Dilemma, Slippery Slope Fallacy, Circular Argument, Hasty Generalization, Red Herring Fallacy, Appeal to Hypocrisy, Causal Fallacy, Fallacy of Sunk Costs, Appeal to Authority, Equivocation, Appeal to Pity, Bandwagon Fallacy.

Definisi dan arti kata Geen Straft Zonder Schuld adalah tiada pemidanaan tanpa kesalahan. Penafsiran dari asas ini merujuk pada pemahaman bahwa hanya orang yang bersalah yang dapat dijatuhi pidana. Asas ini merupakan hubungan sebab akibat antara perbuatan salah sehingga dapat dijatuhi hukuman pidana. Tanpa adanya suatu perbuatan yang dianggap salah oleh hukum maka seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Penilaian dari perbuatan salah ini selanjutnya oleh hukum pidana dapat dibagi menjadi kesengajaan dalam melakukan kesalahan ataupun lalai sehingga terjadi perbuatan yang salah. Penilaian ini menjadi hal yang sangat sulit sehubungan objek penilaian adalah sikap batin. Mengingat pemidanaan hanya dapat dilakukan pada perbuatan yang telah dilakukan, maka penilaian sikap batin hanya dilakukan pada petunjuk-petunjuk pada perbutan yang nyatanya telah dilakukan oleh seseorang.

Definisi dan arti kata Penggelapan adalah perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Istilah ini dapat ditemukan dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengertian istilah tersebut biasanya digunakan sebagai unsur-unsur tindak pidana. Istilah ini dapat ditafsirkan secara sederhana yakni perbuatan yang membuat gelap suatu hal yang terang. Karena istilah ini digunakan dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta benda, maka istilah penggelapan biasanya digunakan terhadap harta benda. Secara umum, kejahatan ini harus dimulai dalam 2(dua) tahap yakni menguasai barang milik orang lain secara sah yang kemudian dilanjutkan dengan perbuatan melawan hukum untuk memiliki barang orang lain tersebut.

Definisi dan arti kata Akta Di Bawah Tangan adalah akta yang dibuat tanpa dihadapan pejabat yang berwenang. Istilah ini muncul dari kebiasaan yang merupakan kebalikan dari Akta Autentik. Jika mengacu pada ketentuan yang berlaku, Akta di bawah tangan disebut sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan atau surat-surat di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1867, Pasal 1865 Burgelijk Wetboek. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka setiap orang dapat membuat Akta Di Bawah Tangan tanpa suatu persyaratan khusus. Dikarenakan sifatnya yang terbuka tersebut, kekuatan pembuktian Akta Di Bawah Tangan sangat bergantung pada pengakuan para pihak yang bertanda tangan dalam surat tersebut. Apabila semua pihak mengakui tanda tangannya, maka akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik. Sedangkan apabila salah satu pihak menyangkal tanda tangannya, maka akta di bawah tangan tersebut menjadi tidak berlaku padanya. Oleh sebab itu, keberadaan Saksi dalam pembuatan akta di bawah tangan menjadi peran yang sentral guna membuktikan adanya perbuatan pembuatan akta di bawah tangan tersebut bilamana salah satu pihak menyangkal pembubuhan tanda tangannya dalam akta tersebut.