Definisi dan arti kata Kebebasan Berkontrak adalah

  • Para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1. memenuhi syarat sebagai suatu kontrak; 2. tidak dilarang oleh undang-undang; 3. sesuai dengan kebiasaan yang berlaku; 4. dilaksanakan dengan itikad baik

    • Definisi dan Arti Kata Demurrage adalah istilah yang digunakan dalam industri pengiriman dan perdagangan internasional yang mengacu kepada biaya atau denda yang harus dibayar oleh pihak yang menggunakan kapal atau wadah (container) lebih lama daripada waktu yang telah disepakati untuk penggunaan tersebut. Demurrage biasanya terkait dengan penggunaan kapal atau wadah di pelabuhan atau terminal.

    Berikut adalah beberapa poin penting mengenai demurrage:

    1. Keterlambatan dalam Pemuatan atau Penurunan: Demurrage terjadi ketika kapal atau wadah tidak dipakai sesuai jadwal, baik karena keterlambatan dalam proses pemuatan (loading) barang ke kapal atau penurunan (unloading) barang dari kapal di pelabuhan tujuan.
    2. Biaya Tambahan: Demurrage adalah biaya tambahan yang harus dibayar oleh pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut. Biasanya, biaya ini dihitung per hari atau per jam keterlambatan dan berlaku hingga barang berhasil dimuat atau dimuati.
    3. Tujuan Pengendalian: Tujuan dari demurrage adalah untuk mendorong efisiensi dalam proses pemuatan dan penurunan barang. Dengan adanya denda, pihak-pihak yang terlibat diharapkan untuk mematuhi jadwal yang telah ditetapkan.
    4. Ketentuan Kontrak: Ketentuan mengenai demurrage biasanya tercantum dalam kontrak pengiriman atau kontrak sewa kapal. Ini mencakup tingkat biaya demurrage, periode keterlambatan yang diperbolehkan, dan ketentuan lain yang relevan.
    5. Penggunaan yang Luas: Demurrage bukan hanya terkait dengan kapal kargo, tetapi juga dapat diterapkan dalam konteks penggunaan wadah (container) yang digunakan dalam transportasi laut dan darat.

    Demurrage adalah salah satu aspek penting dalam logistik dan perdagangan internasional karena dapat berdampak pada biaya dan jadwal pengiriman. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman dan perdagangan internasional perlu memahami ketentuan demurrage yang berlaku dalam kontrak mereka dan berupaya untuk meminimalkan risiko keterlambatan yang dapat menghasilkan biaya tambahan.

    Definisi dan Arti Kata Nota Kesepahaman adalah dokumen hukum yang hakikatnya berisi hal-hal yang menunjukkan adanya suatu kesatuan pemahaman antar para pihak yang membuat nota (catatan). Pada mulanya nota kesepahaman bukanlah merupakan dokumen hukum yang mengikat, karena pada hakikatnya dibuat sekadar untuk memberikan acuan para pihak untuk menyatukan maksud satu sama lain. Namun dalam praktik, nota kesepahaman sering memuat suatu penawaran oleh satu pihak dan diterima penawaran tersebut oleh pihak lainnya sehingga memenuhi unsur kesepakatan yang dapat diartikan sebagai suatu perjanjian. Nota kesepahaman yang memuat klausul perbuatan pra-kontraktual dapat dipahami sebagai perbuatan yang berjanji untuk membuat suatu perjanjian pokok. Jika perbuatan pra-kontraktual tersebut tidak dipenuhi, maka klaim/gugatan seharusnya terfokus pada kewajiban untuk membuat perjanjian pokok tersebut. Namun klaim tersebut menjadi tidak beralasan bilamana tidak ada kerugian yang telah diderita akibat perbuatan pra-kontraktual tersebut.

    Definisi dan Arti Kata Dwaling adalah istilah dalam Bahasa Belanda yang digunakan untuk merujuk kepada kesalahan atau ketidakpahaman yang mendasar yang terjadi ketika seseorang membuat kontrak atau perjanjian. Dwaling terjadi ketika salah satu pihak yang terlibat dalam kontrak tidak memiliki pemahaman yang benar tentang hal-hal tertentu yang sangat relevan terkait dengan kontrak tersebut.

    Dwaling dapat melibatkan kesalahan tentang berbagai aspek, seperti fakta-fakta dasar, harga, kualitas, atau syarat-syarat penting lainnya dalam kontrak. Dalam banyak yurisdiksi, jika seseorang membuat kontrak dalam kondisi dwaling, mereka mungkin memiliki hak untuk membatalkan atau memodifikasi kontrak tersebut. Namun, penting untuk memahami bahwa tidak semua kesalahan akan mengakibatkan pembatalan kontrak, dan terdapat kriteria dan syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk mendukung klaim dwaling.

    Dwaling berbeda dengan misbruik van omstandigheden. Dalam dwaling, pihak dalam perjanjian betul-betul salah sangka mengenai objek-objek perjanjian. Sedangkan dalam misbruik van omstandigheden, pihak dalam perjanjian tidak salah dalam memahami objek perjanjian melainkan tidak memiliki daya tawar yang cukup untuk menolak suatu objek perjanjian.

    Definisi dan Arti Kata Defaulting Party adalah istilah dalam Bahasa Inggris yang merujuk kepada pihak yang gagal atau melanggar perjanjian atau kontrak dengan tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian atau kontrak tersebut. Dalam konteks hukum dan kontrak, defaulting party adalah pihak yang tidak menjalankan atau melanggar kesepakatan yang telah dibuat, yang dapat mencakup gagal membayar utang, tidak memenuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan, atau melanggar klausul lain yang terdapat dalam perjanjian.

    Ketika defaulting party melanggar kontrak, ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang dapat mencakup sanksi seperti pembayaran denda, ganti rugi kepada pihak lain, atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian atau hukum yang berlaku. Tindakan apa yang diambil oleh non-defaulting party (pihak yang tidak melanggar kontrak) tergantung pada klausul-klausul yang ada dalam kontrak dan hukum yang berlaku.

    Definisi dan Arti Kata Non Defaulting Party adalah istilah dalam Bahasa Inggris yang digunakan dalam konteks kontrak atau perjanjian, terutama dalam hubungan dengan pelanggaran kontrak atau ketidakpatuhan oleh salah satu pihak yang terlibat. Dalam pengertian tekstual, Non-Defaulting Party dipahami sebagai pihak yang tidak melakukan pelanggaran kontrak. Istilah ini merujuk kepada pihak yang tidak melanggar atau tidak gagal memenuhi kewajiban-kewajiban mereka sesuai dengan persyaratan kontrak atau perjanjian.

    Dalam kasus pelanggaran kontrak, ada dua pihak utama yang terlibat:

    1. Defaulting Party: Ini adalah pihak yang melanggar kontrak atau tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati dalam kontrak tersebut.
    2. Non Defaulting Party: Ini adalah pihak yang tidak melanggar kontrak dan telah mematuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan persyaratan kontrak.

    Ketika defaulting party melanggar kontrak, maka non-defaulting party dapat memiliki hak-hak tertentu, seperti hak untuk mengklaim ganti rugi, hak untuk membatalkan kontrak, atau hak-hak lainnya yang telah ditetapkan dalam kontrak atau diatur oleh hukum yang berlaku.

    Peran non-defaulting party adalah untuk memastikan bahwa kontrak atau perjanjian tersebut dipatuhi dengan benar dan untuk melindungi hak-hak mereka jika defaulting party tidak memenuhi kewajiban mereka. Dalam banyak kasus, kontrak akan memiliki ketentuan yang merinci prosedur dan hak non-defaulting party dalam menghadapi pelanggaran kontrak.

    Definisi dan Arti Kata Tinjauan Yuridis adalah suatu analisis atau evaluasi hukum terhadap suatu masalah, situasi, atau permasalahan tertentu. Dalam konteks hukum, tinjauan yuridis mencakup pemeriksaan aspek-aspek hukum yang terkait dengan suatu kasus atau isu hukum. Tujuan utama dari tinjauan yuridis adalah untuk memahami implikasi hukum suatu masalah dan memberikan pandangan hukum yang akurat.

    Tinjauan yuridis melibatkan beberapa langkah penting, termasuk:

    1. Pengumpulan Informasi: Tahap awal dari tinjauan yuridis melibatkan pengumpulan informasi yang relevan terkait dengan kasus atau isu hukum yang sedang dianalisis. Ini dapat mencakup dokumen-dokumen hukum, peraturan, kontrak, kebijakan, dan fakta-fakta yang berkaitan.
    2. Identifikasi Hukum yang Berlaku: Tinjauan yuridis akan mencari hukum yang berlaku dalam kasus tersebut, termasuk hukum kontrak, hukum pidana, hukum perdata, atau hukum lainnya yang relevan.
    3. Analisis Hukum: Setelah hukum yang berlaku diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menganalisis bagaimana hukum tersebut berlaku pada kasus tersebut. Ini mencakup menilai apakah tindakan atau situasi yang terlibat melanggar hukum atau apakah ada dasar hukum yang dapat digunakan untuk mempertahankan argumen tertentu.
    4. Penarikan Kesimpulan: Setelah analisis selesai, tinjauan yuridis akan menghasilkan kesimpulan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Kesimpulan ini dapat berupa pandangan tentang apakah ada pelanggaran hukum yang terjadi, apakah ada dasar hukum untuk mengejar tuntutan hukum, atau saran hukum lainnya.

    Tinjauan yuridis sering dilakukan oleh pengacara, penasehat hukum, atau ahli hukum untuk membantu klien atau organisasi dalam membuat keputusan maupun perancangan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang implikasi hukum dari suatu situasi. Selain itu, tinjauan yuridis juga dapat digunakan oleh mahasiswa hukum, peneliti, dan para profesional hukum lainnya untuk memahami dan menganalisis aspek-aspek hukum yang terkait dengan isu-isu tertentu.

    Definisi dan Arti Kata Restrictive Covenant adalah ketentuan atau perjanjian hukum yang mengatur pembatasan atau kewajiban tertentu yang harus dipatuhi oleh salah satu atau beberapa pihak dalam sebuah perjanjian atau kontrak. Ketentuan ini sering digunakan dalam berbagai konteks hukum, termasuk bisnis, properti, dan hubungan kerja. Restrictive covenant bertujuan untuk mengatur perilaku atau tindakan tertentu dan dapat mencakup berbagai jenis pembatasan. Restrictive covenant dalam hukum di Indonesia termasuk suatu prestasi yakni untuk tidak melakukan suatu perbuatan.

    Definisi dan Arti Kata Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen. Pengertian tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Kata ini sering disalahsebutkan dengan materai. Istilah ini merujuk bentuk fisik dari meterai itu sendiri, sedangkan secara kontekstual meterai merupakan pembayaran pajak atas dokumen yang disebut sebagai bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

    Berdasarkan aturan yang sama, meterai harus dibubuhkan pada dokumen berikut:

    1. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;
    2. Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
    3. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan
      kutipannya;
    4. surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa
      pun;
    5. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen
      transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam
      bentuk apa pun;
    6. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang,
      minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse
      risalah lelang;
    7. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai
      nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
      yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau
      sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
    8. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

    Kendati pembubuhan meterai sebagai pembayaran bea meterai tersebut diwajibkan oleh undang-undang, namun tidak dipenuhinya hal tersebut tidak menjadikan perbuatan hukum pokoknya menjadi batal atau tidak sah. Hal ini mengingat bahwa konsep pembebanan pajak tidak berpengaruh pada perbuatan hukum pokoknya, melainkan pembebanan pajaklah yang dipengaruhi oleh perbuatan hukum pokoknya. Bea meterai sendiri merupakan salah satu jenis pajak yang mengalami kedaluwarsa(daluwarsa) setelah 5(lima) tahun semenjak dianggap terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Ketentuan tersebut dapat diartikan secara mudah, bahwa bea meterai dianggap lunas dengan sendirinya setelah 5(lima) tahun semenjak dianggap terutang.

    Definisi dan Arti Kata Tort adalah perbuatan melawan hukum dalam Bahasa Inggris. Penyamaan makna tersebut didasarkan maksud dari konsepnya sekalipun unsur-unsur di dalam Tort tidak selalu sama dengan perbuatan melawan hukum yang dikenal di Indonesia. Tort merupakan segala perbuatan yang keliru maupun yang bertentangan dengan hak pihak lain selain hak-hak yang dimaksud dalam suatu kontrak. Perbuatan tersebut akan menimbulkan suatu liabilitas hukum dan oleh karenanya dapat digugat pemenuhannya melalui gugatan ke badan peradilan. Unsur-unsur Tort secara spesifik diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi masing-masing negara yang mengakui eksistensi Tort.