Definisi dan arti kata Nikah adalah janji yang dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum. Hukum di Indonesia sejatinya tidak mengenal istilah nikah sebagai bahasa hukum yang baku. Pernikahan dalam kajian hukum sebenarnya adalah perkawinan yang menjadi pemahaman bahwa kedua kata tersebut merupakan hal yang sama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

Kritik atas pelarangan perkawinan beda agama merupakan kritik terhadap suatu ajaran agama tertentu dan bukan merupakan kritik antara rakyat kepada negaranya

Walaupun disebut sebagai janji, perkawinan atau pernikahan tidak dapat dipersamakan begitu saja dengan perjanjian sebagaimana dikenal dalam Buku Ketiga Burgelijk WetBoek Indonesia. Hal ini dikarenakan perkawinan menyangkut aspek kesucian karena melibatkan konsep-konsep agama di dalamnya. Walaupun demikian, setiap janji biasa juga senantiasa dikaitkan dengan prinsip goodfaith atau iktikad baik. Prinsip tersebut memberikan pedoman bahwa setiap janji harus dilandasi dengan suatu keimanan yang akhirnya akan menimbulkan niat baik terhadap lawan janjinya. Dapat dikatakan, perbedaan yang tersisa antara janji nikah dengan janji biasa ada pada letak jangka waktunya yang mana dalam perkawinan secara konseptual adalah ditujukan untuk selama-lamanya dan sebisa mungkin dapat dipertahankan bagaimanapun juga.

Di Indonesia, perkawinan beda agama tidak dilarang oleh negara. Pelarangan perkawinan beda agama merujuk pada agama calon pengantin bersangkutan karena negara menggantungkan keabsahan perkawinan pada agama masing-masing mempelai. Maka, kritik atas pelarangan perkawinan beda agama merupakan kritik terhadap suatu ajaran agama tertentu dan bukan merupakan kritik antara rakyat kepada negaranya. Setelah dianggap sah oleh agama mempelai, maka negara akan mencatatkannya sebagai bentuk perlindungan hukum kepada para mempelai maupun pihak ketiga. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang, perkawinan didefinisikan untuk dilakukan antara pria dan wanita. Tidak dilakukannya ketentuan tersebut menyebabkan perkawinan tidak dapat diakui dan artinya, akibat hukum perkawinan tidak mungkin didapatkan.

Definisi dan arti kata Risiko adalah suatu peristiwa yang tidak pasti namun apabila terjadi akan mendatangkan suatu kerugian. Peristiwa ini dapat diprediksi dengan suatu ilmu pengetahuan berdasarkan fenomena-fenomena yang telah muncul sebelumnya. Namun sebagaimana diketahui, prediksi hanya dapat digambarkan sebagai peluang kejadian dan juga merupakan suatu gambaran keadaan pasti di masa yang akan datang. Sedangkan untuk kerugian dari risiko tersebut, pada dasarnya dapat diperhitungkan secara materiil dan tidak berlaku mutlak pada suatu perhitungan secara immateriil. Pada pokoknya risiko adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari secara mutlak, melainkan dapat diminimalisir peluang terjadinya risiko tersebut berdasarkan metode-metode tertentu. Dalam dunia bisnis, risiko dapat diperdagangkan melalui produk asuransi. Perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang berbisnis dengan produk utama penggantian kerugian atas risiko.

Risiko tidak hanya dapat terjadi pada perusahaan besar, bahkan seorang yang tidak memiliki harta benda apapun juga mengalami risiko

Sebagai contoh, seseorang mengendarai sepeda motor memiliki risiko terhadap terjadinya kecelakaan. Pada kondisi tersebut tidak ada yang dapat menjamin keselamatan orang tersebut dari terjadinya kecelakaan. Hal yang dapat dilakukan adalah meminimalisir tingkat kecelakaan dengan menambahkan sistem pengamanan pada kendaraan bermotor yang dimiliknya. Sedangkan untuk kerugian, secara materiil dapat diperhitungkan dengan harga kendaraan bermotor, biaya perawatan atas kecelakaan, dan biaya lainnya. Namun untuk kerugian immateriil seperti trauma psikis tidak dapat diperhitungkan secara pasti.

Dalam dunia hukum, dikenal suatu istilah risiko hukum. Pengertian dari risiko hukum adalah peristiwa hukum yang tidak pasti di masa depan namun apabila terjadi akan mendatangkan suatu kerugian baik itu kerugian hukum maupun kerugian materiil & immateriil. Risiko hukum ini sering dipandang sepele oleh orang awam sehingga jarang dilakukan suatu mitigasi atas risiko hukum. Namun bagi sebagian golongan, risiko hukum merupakan risiko yang berat karena memiliki kemungkinan dampak kerugian yang sangat besar. Bisa dikatakan, risiko hukum adalah satu-satunya risiko yang belum pernah diperdagangkan hingga saat ini.

Definisi dan arti kata Doen Plegen adalah

  • seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan.

    • Definisi dan arti kata Final adalah

  • Secara kata diartikan dengan keadaan akhir. Merujuk pada kondisi yang tidak bisa diubah-ubah lagi.

    • Definisi dan arti kata Subsidi adalah

  • Bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi.

    • Definisi dan arti kata Subvensi adalah

  • Sama dengan subsidi. Bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi.

    • Definisi dan arti kata Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Definisi barang tersebut sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Istilah ini walaupun sudah diakui dalam tataran peraturan perundang-undangan sedikit tidak sejalan dengan doktrin Hukum Benda.

    Definisi dan arti kata Perdata adalah

  • Segala sesuatu yang penyangkut bidang (hukum) privat. Dalam islam bisa diartikan sebagai Muamalah.

    • Definisi dan arti kata P20 adalah

  • Kode yang didasarkan pada Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana yang berarti Pemberitahuan bahwa Waktu Penyidikan Telah Habis.