Definisi dan arti kata Ideologi adalah

  • Cara memandang segala sesuatu

    • Definisi dan arti kata Judex Facti adalah penilaian oleh Badan Peradilan terhadap sengketa yang telah diperiksa dengan didasarkan pada prioritas untuk menilai fakta hukumnya. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa Hakim dalam suatu Badan Peradilan, bagaimanapun juga tidak hadir ketika peristiwa hukum tersebut terjadi sehingga sejatinya Hakim tidak dapat menilai situasi sebenarnya dari peristiwa hukum yang terjadi. Berdasarkan pemahaman tersebut, tugas utama Judex Facti ialah menarik kesimpulan dari alat bukti yang diajukan dengan tujuan utama menggambarkan peristiwa hukum yang terjadi. Sekalipun prioritas judex facti ialah penilaian fakta hukumnya, namun fungsi badan peradilan untuk memberikan keputusan atas suatu masalah tetap melekat padanya. Oleh sebab itu, terhadap peristiwa hukum yang telah digambarkan oleh Hakim tersebut selanjutnya diberi keputusan berdasarkan hukum yang berlaku. Di Indonesia, kewenangan ini secara umum dilekatkan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.
    Secara kebahasaan, judex facti berasal dari Bahasa Latin yang artinya hakim fakta. Beberapa literatur menuliskannya sebagai judex factie yang seharusnya dipandang kurang tepat jika menyadur konteks bahasa asing tersebut. Judex facti secara fungsi nampak berbeda dengan judex jurist. Walaupun demikian, sejatinya keduanya bukan merupakan konotasi melainkan lebih condong pada penajaman konteks penilaian dalam persidangan.

    Definisi dan arti kata Desentralisasi adalah

  • Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah

    • Definisi dan arti kata Droit De Suite adalah

  • Asas berdasarkan hak suatu kebendaan seseorang yang berhak terhadap benda itu mempunyai kekuasaan/wewenang untuk mempertahankan atau menggugat bendanya dari tangan siapapun juga atau dimanapun benda itu berada

    • Definisi dan arti kata Amandemen adalah suatu perubahan yang dilakukan terhadap hukum positif. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara penambahan, pencabutan, atau penggantian ketentuan yang sudah ada dalam suatu hukum yang berlaku. Dalam praktik, istilah ini merujuk pada perubahan peraturan perundang-undagan yang berlaku di suatu negara. Istilah ini di Indonesia baru digunakan dalam peraturan perundang-undangan pada Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan terhadap peraturan perundang-undangan lain lebih sering disebut dengan perubahan saja.

    Definisi dan Arti Kata c.q. adalah singkatan dari “cumque” dalam bahasa Latin, yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai “apapun” atau “siapapun.” Dalam konteks modern, “c.q.” sering digunakan sebagai singkatan untuk “atau” atau “atau dengan kata lain,” untuk menunjukkan bahwa ada alternatif atau opsi yang sama bernilai atau setara dengan yang lain. Singkatan ini sering digunakan dalam teks hukum, akademis, atau bisnis untuk merujuk pada pilihan atau kondisi yang setara atau setara dengan yang lain.

    Definisi dan Arti Kata Ultima Ratio adalah frasa Latin yang secara harfiah berarti “alasan terakhir.” Dalam konteks hukum dan politik, istilah ini merujuk pada konsep bahwa penggunaan kekerasan atau tindakan ekstrim lainnya harus menjadi pilihan terakhir, digunakan hanya setelah semua alternatif lain telah dipertimbangkan atau tidak berhasil.

    Konsep ini sering dikaitkan dengan penggunaan kekerasan oleh negara atau pemerintah dalam menanggapi ancaman atau konflik. Prinsip ultima ratio menegaskan bahwa penggunaan kekerasan harus dilakukan hanya jika tidak ada alternatif lain yang memadai untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti pertahanan diri atau pertahanan negara.

    Dalam konteks hukum, ultima ratio juga dapat merujuk pada prinsip bahwa hukuman atau tindakan represif lainnya harus dipertimbangkan sebagai langkah terakhir dalam menegakkan hukum atau menjaga ketertiban masyarakat, dan hanya jika upaya-upaya lain seperti pendekatan pencegahan atau rehabilitasi tidak berhasil. Prinsip ini mencerminkan kehati-hatian dalam penggunaan kekuasaan negara atau otoritas hukum untuk memastikan bahwa tindakan tersebut proporsional dan adil.