Definisi dan arti kata Kebebasan Berkontrak adalah

  • Para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1. memenuhi syarat sebagai suatu kontrak; 2. tidak dilarang oleh undang-undang; 3. sesuai dengan kebiasaan yang berlaku; 4. dilaksanakan dengan itikad baik

    • Definisi dan Arti Kata Salah Tangkap adalah suatu peristiwa terjadinya kesalahan dalam proses penangkapan. Istilah yang diartikan tersebut merupakan pengertian sempit dalam konteks hukum. Proses penangkapan pada umumnya merupakan bagian dari penegakan hukum pidana yang membuat seseorang yang ditangkap kehilangan kebebasan fisiknya untuk sementara waktu. Salah tangkap dalam proses penangkapan umumnya terjadi karena kesalahan mengenai subjek pelaku tindak pidana. Kesalahan ini dapat terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut:

    1. Pelaku tindak pidana tidak dapat diidentifikasi dengan benar, sehingga salah dalam menentukan pelaku tindak pidana.
    2. Pelaku tindak pidana sudah dapat teridentifikasi dengan benar, namun yang ditangkap orang lain yang disangka secara keliru sebagai pelaku teridentifikasi.
    3. Subjek bukan pelaku tindak pidana secara sukarela mengakui tindak pidana yang bukan dilakukan olehnya karena motif tertentu.

    Salah tangkap pada prinsipnya merupakan pelanggaran dalam sudut pandang hukum acara. Karena penangkapan merupakan proses penghilangan kemerdekaan seseorang, maka kesalahan dalam konteks penangkapan secara umum dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap subjek yang ditangkap.

    Definisi dan Arti Kata Ermessen adalah istilah dalam bahasa Jerman yang dapat diterjemahkan sebagai “discretion” dalam bahasa Inggris. Istilah ini merujuk kepada kebijaksanaan atau kebebasan yang dimiliki oleh otoritas atau pejabat untuk membuat keputusan atau tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan atau hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum dan administrasi publik, ermessenisah salah satu prinsip penting yang memungkinkan pejabat untuk menggunakan penilaian dan kebijaksanaan mereka dalam menerapkan hukum atau peraturan dalam situasi tertentu. Hal ini sering digunakan dalam hukum administrasi untuk menggambarkan wewenang otoritas atau pejabat untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan mereka sendiri, terutama ketika peraturan atau undang-undang tidak memiliki pedoman yang sangat spesifik untuk situasi yang dihadapi.

    Definisi dan Arti Kata Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan pada rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Kata “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani “demokratia,” yang terdiri dari kata “demos” yang berarti “rakyat” dan “kratos” yang berarti “kekuasaan.” Artinya, demokrasi adalah sistem di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat. Dalam demokrasi, warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan untuk menentukan bagaimana negara tersebut diatur. Pemilihan umum merupakan cara utama bagi rakyat untuk memilih pemimpin mereka dan untuk mengendalikan kebijakan publik. Demokrasi juga menghargai hak asasi manusia, hak untuk mendapat perlakuan yang adil, dan hak untuk hidup sejahtera.

    Dalam hukum, demokrasi dianggap sebagai sistem hukum yang memberikan kekuasaan kepada rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Dalam sistem hukum demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka, menentukan bagaimana negara tersebut diatur, dan memengaruhi kebijakan publik melalui proses pemilihan umum. Hukum dianggap sebagai alat untuk menjamin keadilan bagi semua warga negara. Oleh karena itu, sistem hukum demokrasi harus memberikan perlakuan yang adil bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Selain itu, sistem hukum demokrasi juga harus mampu menjamin hak asasi manusia serta memberikan kepastian hukum bagi semua warga negara.

    Di Indonesia, demokrasi disebut dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan konstitusi negara Indonesia. Bunyi ketentuan tersebut ialah “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.” Kedaulatan rakyat ini merupakan salah satu prinsip dasar demokrasi yang menempatkan kekuasaan pada rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Selain itu, makna demokrasi secara tidak langsung tercantum dalam beberapa pasal lain dalam Undang-Undang Dasar 1945, di antaranya Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi, dan Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat. Prinsip-prinsip tersebut merupakan dasar hukum demokrasi di Indonesia yang menjamin hak asasi manusia serta memberikan kepastian hukum bagi semua warga negara.

    Definisi dan Arti Kata Dominus Litis adalah kewenangan penuntutan. Istilah ini tidak dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan namun merupakan idiom untuk menggambarkan kewenangan Penuntut Umum dalam mengajukan penuntutan pidana ke pengadilan. Kata ini mengacu pada kebebasan Penuntut Umum untuk menentukan pada ketentuan pidana yang mana yang akan dijerat kepada Terdakwa ke Pengadilan. Kewenangan ini merupakan murni turunan dari kewenangan penuntutan, sehingga penegak hukum lain tidak dapat melakukan intervensi kepada Penuntut Umum dalam menentukan ketentuan pidana mana yang akan digunakan. Berdasarkan kewenangan ini pula, Penuntut Umum dimungkinkan untuk secara ekstrim mendakwa seorang Terdakwa dengan pasal berlapis hingga satu kitab undang-undang hukum pidana. Namun, sebagaimana kewenangan lain, penggunaan kewenangan ini dapat diuji dalam proses peradilan yang dalam hal ini melalui proses keberatan di persidangan dalam perspektif formalistik.

    Definisi dan arti kata Sanksi adalah

  • ancaman hukuman, merupakan satu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, UU, norma-norma hukum. Penegakan hukum pidana menghendaki sanksi hukum, yaitu sanksi yang terdiri atas derita khusus yang dipaksakan kepada si bersalah. derita kehilangan nyawa (hukuman mati), derita kehilangan kebebasan (hukuman penjara dan kurungan), derita kehilangan sebagian kekayaa (hukuman denda dan perampasan) dan derita kehilangan kehormatan (pengumuman keputusan hakim. Penegakan hukum perdata menghendaki sanksi juga yang terdiri atas derita dihadapkan dimuka pengadilan dan derita kehilangan sebagian kekayaannya guna memulihkan atau mengganti kerugian akibat pelanggaran yang dilakukannya. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum (van rechtwege) maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim.

    • Definisi dan arti kata Hak Asasi Manusia adalah

  • Hak dan kebebasan dasar yang melekat pada semua orang. Perangkat hukum internasional seperti Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 adalah sumber penting dari hak-hak ini.