Definisi dan arti kata Gugatan adalah

  • Perbuatan hukum yang dilakukan orang untuk menuntut haknya terhadap orang lain di depan pengadilan.

    • Definisi dan arti kata Traditio Brevi Manu adalah penyerahan dengan tangan pendek dalam Bahasa Latin. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan penyerahan hak milik suatu benda yang mana penguasaan benda tersebut memang sudah berada pada tangan penguasaannya atas perbuatan hukum yang sah sebelum itu. Penguasaan yang sah dapat diperoleh dari sewa, pinjam meminjam, dan sebagainya. Sebagai contoh, A meminjam buku dari B yang kemudian atas buku tersebut diserahkan oleh B kepada A. Setelah buku tersebut dikuasai oleh A, kemudian A membeli buku tersebut dari B. Perbuatan jual beli secara natura, perbuatan hukum jual beli mengharuskan pemilik awal untuk menyerahkan fisik barang kepada pembeli dalam konteks levering. Dalam konteks traditio brevi manu, karena barang sudah berada pada penguasaan pembeli, maka penyerahan fisik tidak perlu lagi dilakukan. Sedangkan berkaitan dengan peralihan hak kepemilikan secara serta merta dianggap telah tercapai semenjak kesepakatan pembelian tercapai.

    Definisi dan arti kata Penistaan Agama adalah

  • Perbuatan desakralisasi agama.
  • Perbuatan yang dengan mana dilakukan untuk membuat nista suatu agama.
  • Para ahli berpendapat bahwa penistaan agama hanya dapat dilakukan oleh pihak agama lain terhadap agama lainnya.
  • Secara aturan disebutkan sebagai penodaan agama.

    • Definisi dan arti kata Penodaan Agama adalah

  • Perbuatan desakralisasi agama.
  • Perbuatan yang dengan mana dilakukan untuk membuat nista suatu agama.
  • Para ahli berpendapat bahwa penistaan agama hanya dapat dilakukan oleh pihak agama lain terhadap agama lainnya.

    • Definisi dan arti kata Pro Bono adalah

  • Suatu perbuatan/pelayanan hokum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya

    • Definisi dan arti kata Waarmerking adalah pendaftaran surat perjanjian di bawah tangan pada notaris publik yang penandatanganan perjanjian tersebut tidak dilakukan dihadapan notaris. Notaris dalam hal ini hanya menyediakan register dan penyimpanan semata dan tidak meneguhkan perbuatan hukum apapun dalam perjanjian tersebut. Oleh sebab itu, Notaris secara umum tidak bertanggungjawab dalam segi apapun terhadap perjanjian tersebut kecuali semata-mata meneguhkan bahwa perjanjian tersebut benar telah terdaftar dan disimpan oleh Notaris bersangkutan. Waarmerking tidak pula mengakibatkan peningkatan derajat penilaian alat bukti terhadap perjanjian bersangkutan, sehingga masih sederajat dengan surat maupun akta di bawah tangan. Selain dilakukan oleh Notaris, Panitera pada Pengadilan Negeri juga memiliki fungsi untuk melakukan Waarmerking ini.

    Definisi dan arti kata Tindak Pidana Korupsi adalah

  • tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat;
  • perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan dan kedudukan; c. kejahatan-kejahatan tercantum dalam pasal 17 sampai pasal 21 peraturan ini dan dalam pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 kitab undang-undang hukum pidana.

    • Definisi dan arti kata Surat Dakwaan adalah

  • Surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan, serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dan undangundang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apabila betul, terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.