Definisi dan arti kata Penasehat Hukum adalah

  • Seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum

Definisi dan arti kata BBM Bersubsidi adalah

  • Bahan bakar minyak yang diberikan bantuan keuangan untuk menurunkan harganya.
  • Definisi dan arti kata Subsidi adalah

  • Bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi.
  • Definisi dan arti kata Subvensi adalah

  • Sama dengan subsidi. Bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi.
  • Definisi dan arti kata Benda Berwujud adalah

  • Benda yang diakui hukum menurut sifatnya memiliki wujud secara fisik baik secara langsung maupun dengan bantuan alat tertentu.
  • Definisi dan arti kata P36 adalah

  • Kode yang didasarkan pada Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana yang berarti Permintaan Bantuan Pengawalan / Pengamanan Persidangan.
  • Definisi dan arti kata P38 adalah

  • Kode yang didasarkan pada Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana yang berarti Bantuan Panggilan Saksi / Tersngka / terdakwa.
  • Definisi dan arti kata P10 adalah

  • Kode yang didasarkan pada Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana yang berarti Bantuan Keterangan Ahli.
  • Definisi dan arti kata P11 adalah

  • Kode yang didasarkan pada Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana yang berarti Bantuan Pemanggilan Saksi / Ahli.
  • Definisi dan arti kata Tindak Pidana Korupsi adalah

  • tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat;
  • perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan dan kedudukan; c. kejahatan-kejahatan tercantum dalam pasal 17 sampai pasal 21 peraturan ini dan dalam pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 kitab undang-undang hukum pidana.