Daftar Isi

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Daftar Isi

Arti Kata Terbaru
Orang Lain Juga Mencari
Arti Kata Favorit

Tentang Kami

Ketentuan Pengguna

Kebijakan Privasi

Tentang Kami

Ketentuan Pengguna

Kebijakan Privasi

PT Zhamrawut Corps Indonesia
All Rights Reserved ©2016-

Definisi dan Arti Kata Hukum Wadh’i adalah suatu istilah dalam ilmu fiqh yang merujuk pada sebuah pendapat atau pandangan yang dikemukakan oleh seorang ulama atau juru tarjih dalam menafsirkan suatu masalah hukum dalam Islam. Wadh’i tidak selalu merupakan keputusan akhir tentang suatu masalah hukum, karena dalam Islam ada beberapa tingkatan hukum yang berbeda yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memutuskan suatu masalah, seperti qat’i (pasti), dzanni (kelihatannya), dan azhari (kebiasaan). Sebagai contoh, hukum mengenai vaksin tertentu dalam Islam, hukum mengenai transaksi tertentu dalam Islam, dan sebagainya.

Definisi dan Arti Kata Hukum Humaniter adalah hukum yang dibuat untuk melindungi hak asasi manusia dan menjamin keadilan bagi semua orang, terlepas dari latar belakang, agama, atau kewarganegaraan. Hukum humaniter biasanya diterapkan dalam situasi perang atau konflik, di mana kemanusiaan sering terancam. Hukum humaniter terdiri dari berbagai peraturan yang mengatur cara-cara memperlakukan tentara dan civitas (warga sipil) yang terlibat dalam konflik, serta cara-cara yang harus dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan warga sipil yang terkena dampak dari konflik tersebut. Contoh utama dari hukum humaniter adalah Konvensi Jenewa, yang merupakan seperangkat peraturan internasional yang mengatur tindakan-tindakan yang harus dilakukan dan yang harus dihindari dalam situasi perang.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menandatangani Konvensi Jenewa dan mengikuti prinsip-prinsip hukum humaniter yang tercantum di dalamnya. Selain itu, Indonesia juga telah menetapkan berbagai peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam situasi perang atau konflik. Salah satu contohnya adalah UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang mengatur tentang hak asasi manusia dan mekanisme penegakan hak-hak tersebut di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga telah menandatangani berbagai perjanjian internasional lain yang mengatur tentang hak asasi manusia, seperti Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD).

Definisi dan Arti Kata Cacat Hukum adalah suatu kondisi di mana suatu perjanjian atau dokumen hukum tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum, sehingga tidak sah atau tidak dapat diterapkan. Cacat hukum dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kekurangan kompetensi/kewenangan maupun persetujuan dari salah satu pihak yang terlibat, atau karena tidak memenuhi syarat formal yang ditetapkan oleh hukum. Dalam hal hukum tidak mengatur mengenai formalitas tertentu, maka perbuatan hukum yang dilakukan tetap dapat mencapai kesempurnaan terhitung semenjak kecacatan tersebut dilengkapi.

Sebagai contoh, terdapat surat perjanjian yang ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang namun orang yang berwenang dapat disimpulkan persetujuannya melalui serangkaian perbuatan tertentu atas perjanjian tersebut (menerima manfaat, melaksanakan prestasi-prestasinya). Dalam contoh tersebut, perjanjian yang semula cacat menjadi sempurna terhitung semenjak dapat disimpulkannya persetujuan orang yang berwenang untuk menandatangani surat perjanjian itu.

Definisi dan Arti Kata Praktisi Hukum adalah orang-orang yang menjalankan praktik hukum. Istilah ini sering dikaitkan dengan orang yang menjalankan suatu profesi di bidang hukum. Profesi tersebut tidak lagi membahas mengenai definisi maupun istilah hukum semata, melainkan membahas bagaimana hukum dapat bekerja dalam keadaan masyarakat sesungguhnya. Istilah ini sering dikaitkan dalam artian sempit sebagai aparat penegak hukum meliputi Hakim, Jaksa, Advokat, maupun Kepolisian yang memiliki legitimasi tahu akan hukumnya. Walaupun demikian mengingat hukum merupakan bagian ilmu yang bergandengan erat dengan kehidupan masyarakat, maka praktisi hukum dalam artian luas ialah semua elemen masyarakat itu sendiri.

Definisi dan Arti Kata Supremasi Hukum adalah perspektif yang menganggap hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Istilah ini sering dikaitkan dalam diskursus negara dan kekuasaannya. Supremasi Hukum dinilai muncul sebagai kritik atas supremasi kekuasaan yang mana menganggap penguasa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pembahasan istilah ini dalam ketatanegaraan sering disebut sebagai cita-cita lanjutan dari konsep negara hukum. Sedangkan negara hukum sendiri dinilai tidak dapat tercapai tanpa demokrasi. Artinya ada hubungan mendasar antara demokrasi dan supremasi hukum yakni keinginan masyarakat untuk menjadikan hukum sebagai pemegang kekuasaan. Dapat dikatakan, demokrasi berusaha menciptakan kekuasaan buatan yang tidak bergantung pada manusia melainkan pada buatan manusia yakni hukum itu sendiri. Supremasi Hukum dianggap sebagai jalan keluar dari condongnya kekuasaan dalam konsep pemisahan maupun pembagian kekuasaan. Syarat utama dalam supremasi hukum ialah adanya hukum yang dijadikan sebagai acuan, sehingga hukum yang cenderung stagnan malah akan menjadi nilai ideal. Berubahnya hukum terutama dengan tingkat volatilitas yang tinggi dapat dinilai sebagai bagian dari pengaruh kekuasaan, sehingga stagnansi sebagai nilai ideal tersebut adalah merupakan hal yang wajar.

Definisi dan Arti Kata Fiksi Hukum adalah setiap orang dianggap tahu adanya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga ketidaktahuan terhadap hukum yang berlaku bukanlah alasan pemaaf. Istilah ini termasuk dalam asas yang dimaksudkan agar menjadi standar perspektif masyarakat terhadap hukum. Asas ini bermaksud menutupi kelemahan pengetahuan manusia terhadap pengetahuan manusia lainnya tentang hukum yang berlaku. Keberadaan asas ini merupakan kebalikan dari sifat Hukum berbasis Tuhan yang dapat menganulir kesalahan dengan alasan tidak tahu akan hukumnya. Hal ini disebabkan karena manusia tidak memiliki kemampuan untuk secara kongkrit menilai kebohongan, sedangkan Tuhan memiliki kemampuan tersebut. Agar dapat memenuhi kaidah ini, maka setiap peraturan perundang-undangan akan diumumkan dalam suatu dokumen resmi (Staatblaad, Lembaran Negara, Berita Negara, dan sebagainya). Pengumuman tersebut dianggap cukup untuk menjadi alasan bagi setiap orang untuk mengetahui aturan yang berlaku. Walaupun pada kenyataannya orang tersebut tidak membacanya, maka kesalahan tersebut tetap dibebankan pada dirinya. Karena dimungkinkan adanya anggapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, menjadi sebab munculnya kata fiksi dalam istilah ini.

Definisi dan arti kata Hukum Agraria adalah

  • suatu kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai bumi, air dalam batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terdapat di dalam bumi, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.
  • Lebih sering merujuk pada hukum pertanahan yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan turunannya.