Definisi dan Arti Kata Redundansi adalah suatu proses untuk menggandakan suatu hal secara identik sehingga antara satu dengan yang lain dapat saling menggantikan. Istilah ini berasal dari Bahasa Latin redundans yang artinya mengulang-ulang. Penggunaan kata ini lazim dipakai dalam bidang teknologi informasi yang maksudnya menyediakan duplikasi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, bahkan sumber daya manusia untuk mengantisipasi terganggunya fungsi teknologi informasi tersebut karena kendala pada salah satu atau lebih perangkat, jaringan, maupun sumber daya manusia yang disediakan. Kehadiran Redundansi dalam suatu teknologi informasi dapat meningkatkan kehandalan fungsi secara signifikan.

Sebagai contoh sederhana, dalam suatu teknologi informasi terdapat 1 server, 1 jaringan, 1 program, dan 1 administrator. Bilamana server tersebut terganggu, maka dapat dipastikan teknologi informasi yang dijalankan mati secara total. Dalam keadaan redundansi, maka dapat dibuat variasi 2 server, 2 jaringan, 2 program, dan 2 administrator yang identik untuk menjalankan teknologi informasi yang sama dan bekerja dengan saling menggantikan. Itu artinya bila salah satu server mati, maka layanan teknologi informasi masih dapat digunakan sembari memperbaiki server yang mati tersebut untuk mengembalikan keadaan redundansi seperti semula. Keputusan untuk mengadakan redundansi harus didasarkan pada manejemen risiko, karena berkaitan dengan penggandaan biaya untuk menjalankan teknologi informasi tersebut.

Definisi dan Arti Kata Written Oath adalah sumpah tertulis dalam Bahasa Inggris. Sumpah tertulis dalam konteks hukum ialah suatu sumpah yang dilakukan dan dicatatkan dalam suatu dokumen yang pada akhirnya mencatatkan bahwa si pengambil sumpah telah mengangkat sumpah. Sumpah yang dilakukan pada hakikatnya memang ditujukan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang dapat dilakukan dengan perantara suatu dokumen. Di Indonesia, Written Oath dapat ditemukan pada Berita Acara Penyidikan di Kepolisian maupun Berita Acara Persidangan di Pengadilan.

Definisi dan Arti Kata Inleiding Tot De Rechtswetenschap adalah frasa dalam bahasa Belanda yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “Pengantar Ilmu Hukum.” Ini merujuk kepada kursus, buku, atau materi pendidikan yang memberikan gambaran umum atau pengantar terhadap ilmu hukum dan aspek-aspek dasarnya.

Kursus “Inleiding tot de rechtswetenschap” biasanya mencakup berbagai topik, seperti sejarah hukum, sistem hukum, prinsip-prinsip hukum, peran sistem peradilan, dan konsep-konsep dasar dalam ilmu hukum. Ini adalah langkah awal yang penting bagi mahasiswa yang ingin memahami dasar-dasar hukum sebelum mempelajari topik hukum yang lebih khusus dan kompleks.

Pengantar Ilmu Hukum biasanya merupakan kursus yang diajarkan di perguruan tinggi atau sekolah hukum dan bertujuan untuk memberikan pemahaman awal tentang bidang ilmu hukum kepada mahasiswa. Pada dasarnya, mata ajar ini lebih membahas kepada hakikat hukum itu sendiri ketimbang membahas isi dalam suatu hukum.

Definisi dan Arti Kata Rechtvinding adalah istilah dalam Bahasa Belanda yang dapat diterjemahkan sebagai pencarian hukum atau penemuan hukum. Istilah ini merujuk kepada proses atau tindakan menemukan atau menerapkan hukum dalam suatu kasus atau situasi tertentu. Ini adalah konsep dalam hukum yang mengacu kepada upaya untuk menafsirkan dan menerapkan hukum yang relevan untuk menyelesaikan masalah hukum yang muncul. Rechtvinding sejatinya tidak membuat hukum baru, melainkan menemukan kaidah-kaidah hukum dalam hukum yang sudah ada untuk diperjelas, dipertegas, dimaknai lebih mendalam sehingga mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Rechtvinding melibatkan analisis dan interpretasi hukum untuk mengambil keputusan yang tepat dalam kasus-kasus yang tidak memiliki panduan hukum yang jelas atau ketika hukum yang ada tidak memberikan jawaban yang langsung. Ini adalah bagian integral dari sistem hukum di banyak negara dan melibatkan peran hakim dan profesional hukum lainnya dalam menemukan solusi yang adil dan sesuai dengan hukum dalam situasi tertentu.

Definisi dan Arti Kata Non Defaulting Party adalah istilah dalam Bahasa Inggris yang digunakan dalam konteks kontrak atau perjanjian, terutama dalam hubungan dengan pelanggaran kontrak atau ketidakpatuhan oleh salah satu pihak yang terlibat. Dalam pengertian tekstual, Non-Defaulting Party dipahami sebagai pihak yang tidak melakukan pelanggaran kontrak. Istilah ini merujuk kepada pihak yang tidak melanggar atau tidak gagal memenuhi kewajiban-kewajiban mereka sesuai dengan persyaratan kontrak atau perjanjian.

Dalam kasus pelanggaran kontrak, ada dua pihak utama yang terlibat:

  1. Defaulting Party: Ini adalah pihak yang melanggar kontrak atau tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati dalam kontrak tersebut.
  2. Non Defaulting Party: Ini adalah pihak yang tidak melanggar kontrak dan telah mematuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan persyaratan kontrak.

Ketika defaulting party melanggar kontrak, maka non-defaulting party dapat memiliki hak-hak tertentu, seperti hak untuk mengklaim ganti rugi, hak untuk membatalkan kontrak, atau hak-hak lainnya yang telah ditetapkan dalam kontrak atau diatur oleh hukum yang berlaku.

Peran non-defaulting party adalah untuk memastikan bahwa kontrak atau perjanjian tersebut dipatuhi dengan benar dan untuk melindungi hak-hak mereka jika defaulting party tidak memenuhi kewajiban mereka. Dalam banyak kasus, kontrak akan memiliki ketentuan yang merinci prosedur dan hak non-defaulting party dalam menghadapi pelanggaran kontrak.

Definisi dan Arti Kata Tinjauan Yuridis adalah suatu analisis atau evaluasi hukum terhadap suatu masalah, situasi, atau permasalahan tertentu. Dalam konteks hukum, tinjauan yuridis mencakup pemeriksaan aspek-aspek hukum yang terkait dengan suatu kasus atau isu hukum. Tujuan utama dari tinjauan yuridis adalah untuk memahami implikasi hukum suatu masalah dan memberikan pandangan hukum yang akurat.

Tinjauan yuridis melibatkan beberapa langkah penting, termasuk:

  1. Pengumpulan Informasi: Tahap awal dari tinjauan yuridis melibatkan pengumpulan informasi yang relevan terkait dengan kasus atau isu hukum yang sedang dianalisis. Ini dapat mencakup dokumen-dokumen hukum, peraturan, kontrak, kebijakan, dan fakta-fakta yang berkaitan.
  2. Identifikasi Hukum yang Berlaku: Tinjauan yuridis akan mencari hukum yang berlaku dalam kasus tersebut, termasuk hukum kontrak, hukum pidana, hukum perdata, atau hukum lainnya yang relevan.
  3. Analisis Hukum: Setelah hukum yang berlaku diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menganalisis bagaimana hukum tersebut berlaku pada kasus tersebut. Ini mencakup menilai apakah tindakan atau situasi yang terlibat melanggar hukum atau apakah ada dasar hukum yang dapat digunakan untuk mempertahankan argumen tertentu.
  4. Penarikan Kesimpulan: Setelah analisis selesai, tinjauan yuridis akan menghasilkan kesimpulan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Kesimpulan ini dapat berupa pandangan tentang apakah ada pelanggaran hukum yang terjadi, apakah ada dasar hukum untuk mengejar tuntutan hukum, atau saran hukum lainnya.

Tinjauan yuridis sering dilakukan oleh pengacara, penasehat hukum, atau ahli hukum untuk membantu klien atau organisasi dalam membuat keputusan maupun perancangan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang implikasi hukum dari suatu situasi. Selain itu, tinjauan yuridis juga dapat digunakan oleh mahasiswa hukum, peneliti, dan para profesional hukum lainnya untuk memahami dan menganalisis aspek-aspek hukum yang terkait dengan isu-isu tertentu.

Definisi dan Arti Kata Ketidakcakapan adalah ketiadaan kemampuan atau kualifikasi yang diperlukan untuk berpartisipasi atau berperan dalam suatu sistem hukum secara kompeten. Sebagaimana diketahui, kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum merupakan keistimewaan yang hanya dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum. Implikasi pemahaman tersebut menjadikan pada dasarnya semua manusia cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Namun dalam kenyataannya terdapat manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk itu, oleh sebab itu hukum menegaskan kondisi-kondisi ketidakmampuan tersebut.

Secara universal, kebelumdewasaan/minderjarig diakui sebagai ketidakcakapan kecuali yang telah menikah. Selain itu berdasarkan pemahaman dari Pasal 433 Burgelijk Wetboek, ketidakcakapan dapat terjadi pada orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, tolol, atau bodoh, orang dewasa yang berada dalam keadaan gila, orang dewasa yang berada dalam keadaan sakit ingatan, sakit otak, atau mata gelap, orang dewasa yang boros.

Definisi dan Arti Kata Hukum Humaniter adalah hukum yang dibuat untuk melindungi hak asasi manusia dan menjamin keadilan bagi semua orang, terlepas dari latar belakang, agama, atau kewarganegaraan. Hukum humaniter biasanya diterapkan dalam situasi perang atau konflik, di mana kemanusiaan sering terancam. Hukum humaniter terdiri dari berbagai peraturan yang mengatur cara-cara memperlakukan tentara dan civitas (warga sipil) yang terlibat dalam konflik, serta cara-cara yang harus dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan warga sipil yang terkena dampak dari konflik tersebut. Contoh utama dari hukum humaniter adalah Konvensi Jenewa, yang merupakan seperangkat peraturan internasional yang mengatur tindakan-tindakan yang harus dilakukan dan yang harus dihindari dalam situasi perang.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menandatangani Konvensi Jenewa dan mengikuti prinsip-prinsip hukum humaniter yang tercantum di dalamnya. Selain itu, Indonesia juga telah menetapkan berbagai peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam situasi perang atau konflik. Salah satu contohnya adalah UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang mengatur tentang hak asasi manusia dan mekanisme penegakan hak-hak tersebut di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga telah menandatangani berbagai perjanjian internasional lain yang mengatur tentang hak asasi manusia, seperti Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD).

Definisi dan Arti Kata Turut Serta adalah ikut melakukan perbuatan. Istilah ini diperkenalkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan selanjutnya dipergunakan dalam delik-delik dalam Undang-Undang lainnya. Dalam konteks istilah ini, ikut melakukan perbuatan yang di maksud ialah perbuatan pidana. Kata ini digunakan bilamana terdapat lebih dari 1(satu) pelaku perbuatan pidana yang memiliki ciri khas pasti yakni diantara pelaku perbuatan memiliki 1(satu) tujuan yang sama. Sekecil apapun peran dari pelaku perbuatan dalam suatu peristiwa pidana, dapat menjerat pelaku perbuatan tersebut asalkan memiliki maksud yang sama dengan pelaku pokok dalam perbuatan pidana tersebut.

Sebagai contoh, dalam suatu delik pembunuhan berencana terdapat 4 (empat) pelaku perbuatan yang telah membagi tugas sebagai 3 (tiga) orang sebagai eksekutor sedangkan 1(satu) orang sebagai pembersih tempat kejadian perkara setelah perbuatan tersebut dilakukan. Keempat orang tersebut masing-masing dipandang sebagai pelaku pembunuhan berencana sekalipun 1(satu) orang terakhir tidak melakukan pembunuhan secara langsung. Maksud tujuan yang sama tersebut didapatkan dari kesadaran pelaku 1(satu) orang pembersih bahwa perannya merupakan bagian dari sempurnanya rencana pembunuhan tersebut.

Dalam 1 (satu) rangkaian perbuatan yang sama, penggunaan istilah ini dapat berhimpitan dengan istilah pembantuan sebagaimana dimaksud Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk menilai hal tersebut, diperlukan kejelian dalam menilai satu kesatuan maksud dan tujuan yang sama sebagai ciri khas dari unsur turut serta. Istilah ini memiliki persamaan dengan kata bersama-sama dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Definisi dan Arti Kata Regulasi ialah seperangkat ketentuan yang mengatur tindakan tertentu dalam suatu masyarakat. Pengertian ini bukan merupakan pengertian resmi dikarenakan tidak terdapat makna regulasi dalam peraturan perundang-undangan. Istilah ini berasal dari serapan regulation dalam Bahasa Inggris yang memiliki pengertian sepadan. Walaupun regulasi diwujudkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun makna regulasi lebih merujuk pada sistem hukum yang diharapkan dapat mengatur tindakan tertentu. Meskipun regulasi dapat diwujudkan dalam suatu peraturan perundang-undangan tunggal, namun regulasi lebih lazim diterapkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan dengan yang memiliki satu kesatuan maksud. Sebagai contoh, regulasi terhadap hak kekayaan intelektual meliputi undang-undang sebagai dasar timbulnya hak, peraturan turunan terkait pendaftaran hak, peraturan lain mengenai penyelesaian sengketa hak, dan peraturan organis lainnya.