Definisi dan arti kata Bajak adalah

  • Dalam hukum Indonesia lebih dikenal sebagai tindakan pembajakan.
  • Tindakan menggandakan suatu hak cipta yang dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.
  • Meliputi pula tindakan pembajakan dalam bidang kekayaan intelektual yang lainnya.

    • Definisi dan arti kata Pembajakan adalah

  • Tindakan menggandakan suatu hak cipta yang dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.
  • Meliputi pula tindakan pembajakan dalam bidang kekayaan intelektual yang lainnya.
  • Dikenal pula dalam hukum internasional sebagai pembajakan di lautan yang memiliki unsur kekerasan.

    • Definisi dan arti kata Piracy adalah

  • Lebih dikenal dengan software pracy, yakni tindakan pembajakan perangkat lunak.
  • Tindakan menggandakan suatu hak cipta yang dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.
  • Meliputi pula tindakan pembajakan dalam bidang kekayaan intelektual yang lainnya.

    • Definisi dan arti kata Hukum Agraria adalah

    • suatu kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai bumi, air dalam batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terdapat di dalam bumi, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.
    • Lebih sering merujuk pada hukum pertanahan yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan turunannya.

    Definisi dan arti kata Agraria adalah

    • Bahasan mengenai bumi, air dalam batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terdapat di dalam bumi.
    • Lebih merujuk pada bahasan pertanahan semata.

    Definisi dan arti kata Absentia adalah

  • Tidak hadir (bahasa latin).

    • Definisi dan arti kata Abandonemen adalah

  • Bahasa Prancis dari meninggalkan atau melepaskan hak.
  • Hak orang yang membeli asuransi (tertanggung) untuk melepaskan hak-haknya atas benda yang diasuransikannya, jika memang benda tersebut mengalami kerusakan, kepada penanggung.
  • Di Indonesia, hal ini lebih sering berlaku pada bidang pengangkutan laut.

    • Definisi dan arti kata Konsideran adalah

  • Uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang–undangan. Khusus pada Undang-Undang dan Peraturan Daerah, konsideran memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara
    berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.