Definisi dan arti kata Logical Fallacy adalah adanya suatu kesalahan ketika menyusun logika dalam sebuah argumen. Istilah ini muncul dari Bahasa Inggris yang memiliki arti dasar sebagai kesesatan berpikir. Logika merupakan basis dari ilmu. Oleh sebab itu, penyusunan logika merupakan hal utama dalam ilmu pengetahuan termasuk dalam ilmu hukum. Sayangnya sebagai dasar proses pembentukan ilmu pengetahuan, Logical Fallacy sering digunakan dalam diskusi keilmuan dengan tujuan non akademis seperti menggiring opini lawan. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Logical Fallacy digunakan untuk membangun argumen ahli hukum hanya untuk menguatkan posisi tawar dari argumen pokoknya. Penggunaan Logical Fallacy dipastikan menciptakan forum diskusi sesat secara akademis yang akan menerbitkan kesimpulan keliru dan menyesatkan.

Setidaknya terdapat 15(lima belas) bentuk Logical Fallacy yang dikenal yakni Ad Hominem, Strawman Argument, Appeal to Ignorance, False Dilemma, Slippery Slope Fallacy, Circular Argument, Hasty Generalization, Red Herring Fallacy, Appeal to Hypocrisy, Causal Fallacy, Fallacy of Sunk Costs, Appeal to Authority, Equivocation, Appeal to Pity, Bandwagon Fallacy.

Definisi dan arti kata Akta Di Bawah Tangan adalah akta yang dibuat tanpa dihadapan pejabat yang berwenang. Istilah ini muncul dari kebiasaan yang merupakan kebalikan dari Akta Autentik. Jika mengacu pada ketentuan yang berlaku, Akta di bawah tangan disebut sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan atau surat-surat di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1867, Pasal 1865 Burgelijk Wetboek. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka setiap orang dapat membuat Akta Di Bawah Tangan tanpa suatu persyaratan khusus. Dikarenakan sifatnya yang terbuka tersebut, kekuatan pembuktian Akta Di Bawah Tangan sangat bergantung pada pengakuan para pihak yang bertanda tangan dalam surat tersebut. Apabila semua pihak mengakui tanda tangannya, maka akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik. Sedangkan apabila salah satu pihak menyangkal tanda tangannya, maka akta di bawah tangan tersebut menjadi tidak berlaku padanya. Oleh sebab itu, keberadaan Saksi dalam pembuatan akta di bawah tangan menjadi peran yang sentral guna membuktikan adanya perbuatan pembuatan akta di bawah tangan tersebut bilamana salah satu pihak menyangkal pembubuhan tanda tangannya dalam akta tersebut.

Definisi dan arti kata Unconstitutional State ialah negara yang segala aspek pelaksanaan kewenangan pemerintahannya tidak didasarkan pada suatu landasan hukum. Dalam artian luas, mencakup pula pada kondisi pemerintahan yang membuat dan menggunakan landasan hukum dengan sewenang-wenang maupun menyalahgunakan wewenang. Istilah ini berasal dari Bahasa Inggris yang pengertiannya lebih sering muncul dalam Bahasa Jerman yakni unrechtsstaat dan merupakan kebalikan dari konsep Constitutional State.

Definisi dan arti kata Unrechtsstaat adalah negara yang segala aspek pelaksanaan kewenangan pemerintahannya tidak didasarkan pada suatu landasan hukum. Dalam artian luas, mencakup pula pada kondisi pemerintahan yang membuat dan menggunakan landasan hukum dengan sewenang-wenang maupun menyalahgunakan wewenang. Istilah ini berasal dari Bahasa Jerman yang dekat dengan pengertian dari istilah unconstitutional state dan merupakan kebalikan dari konsep rechtsstaat. Istilah ini sering digunakan pada kajian hukum internasional maupun politik hukum internasional.

Definisi dan arti kata Status Quo adalah keadaan sebagaimana adanya. Makna tersebut merupakan pemaknaan secara kontekstual. Berdasarkan pengertian kebahasaan latin, status quo merujuk pada idiom in statu quo res erant ante bellum yang artinya keadaan sebagaimana ketika belum terjadi peperangan. Pemahaman atas pengertian tersebut berarti penggunaan istilah status quo dimaksudkan untuk mempertahankan keadaan yang sudah berjalan kendati telah terjadi perubahan kondisi secara nyata. Istilah ini biasa digunakan dalam hal kesulitan dalam mengambil keputusan. Pengambil keputusan status quo biasanya berharap, dengan mempertahankan kondisi sebelum perubahan nyata terjadi maka akibat-akibat yang kemungkinan terjadi tidak menjadi tanggung jawab dari pengambil keputusan.

Definisi dan arti kata Vide adalah lihat dalam bahasa latin. Secara praktis, kata ini diartikan sebagai catatan untuk melihat suatu referensi dari suatu paragraf yang sedang dibahas. Bentuk kekinian dari penggunaan kata ini ialah footnote/catatan kaki. Namun dikarenakan dalam dokumen hukum sangat jarang menggunakan catatan kaki, bahkan cenderung dihindari karena dapat menimbulkan multitafsir, maka penggunaan kata vide secara umum lebih efektif dan efisien. Meskipun digunakan untuk merujuk pada suatu referensi, vide juga dapat digunakan untuk merujuk dokumen hukum yang tersedia. Sebagai contoh, dalam suatu kesimpulan peradilan perdata dicantumkan kalimat, ‘bahwa Penggugatlah yang memiliki harta benda A berdasarkan bukti-bukti yang cukup (vide bukti P-1)’. Kalimat ini mengartikan kepada pembaca untuk memperhatikan bukti dengan kode P-1 agar memahami konteks penulis kalimat.

Definisi dan arti kata Treaty adalah salah satu bentuk penamaan perjanjian internasional dalam praktik hukum internasional. Istilah ini dapat ditemukan dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Dijelaskan dalam penjelasan tersebut, pada umumnya bentuk dan nama perjanjian internasional menunjukkan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerjasama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum, perbedaan tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjian internasional bagi perjanjian internasional, pada dasarnya menunjukkan keinginan dan maksud padapihak terkait serta dampak politiknya bagi para pihak tersebut. Berdasarkan makna katanya, Treaty memiliki daya ikat yang kuat antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Hal ini menjadi ciri khas dari treaty itu sendiri dibandingkan dengan penamaan perjanjian-perjanjian internasional yang lain.

Berdasarkan makna katanya, Treaty memiliki daya ikat yang kuat antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bentuk dasar dari Treaty ialah perjanjian. Oleh sebab itu, Treaty hanya dapat dibuat oleh subjek hukum internasional sehingga mengikat hanya pada mereka yang membuat dan/atau tunduk pada perjanjian tersebut. Hal ini berarti, Treaty juga tunduk pada asas pacta sunt servanda. Sebagai suatu perjanjian internasional, pembuatan dan pelaksanaan Treaty sangat bergantung pada iktikad baik yang juga menjadi salah satu asas hukum internasional. Treaty bersifat luas dengan pengecualian pada hubungan internasional yang menimbulkan akibat hukum perdata.

Definisi dan arti kata Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Definisi tersebut mengacu pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Peraturan tersebut mempersempit makna lambang negara yang dimaksud ialah Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masih berdasarkan aturan yang sama, disebutkan bahwa tujuan dalam pembentukan ketentuan tersebut yakni untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan terakhir menciptakan ketertiban, kepastian, dan standardisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta
lagu kebangsaan. Artinya, penggunaan Lambang Negara lain selain yang diatur dalam aturan itu dapat menciptakan kondisi yang berkebalikan dari tujuan awal pembentukan aturan tersebut.

Penggunaan Lambang Negara lain selain yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan berpotensi mengganggu ketertiban, melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, Lambang Negara wajib digunakan di dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan
pendidikan, luar gedung atau kantor, lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara, paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah, uang logam dan uang kertas, meterai.

Definisi dan arti kata minderjarig adalah anak di bawah umur. Istilah ini berasal dari Bahasa Belanda. Berdasarkan istilahnya, minderjarig mengacu pada kelompok minor yang maksudnya membutuhkan bantuan kelompok major. Minderjarig merupakan kebalikan dari meerdarjarig. Ketentuan mengenai minderjarig biasa dilekatkan pada Pasal 330 Burgelijk Wetboek tentang kebelumdewasaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap orang yang belum dewasa ialah orang yang belum genap berumur 21 tahun atau belum pernah menikah. Kedewasaan yang terjadi akibat perkawinan tersebut tidak akan berubah menjadi tidak dewasa apabila perkawinan itu putus sebelum yang bersangkutan berumur genap 21 tahun. Sekalipun kebelumdewasaan sering dikaitkan dengan ketidakcakapan, sesungguhnya kedua istilah tersebut ialah berbeda. Kebelumdewasaan ialah kondisi seorang manusia yang menurut hukum belum mencapai usia dewasa. Sedangkan kecakapan sehubungan penilaian hukum apakah seseorang dapat dianggap melakukan perbutan hukum atau tidak. Secara teoritis dapat berlaku kondisi belum dewasa namun sudah cakap.

Kebelumdewasaan dan ketidakcakapan ialah istilah yang berbeda.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pengertian dari Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jika definisi Anak dan Kebelumdewasaan diperpotongkan, maka akan didapatkan kesimpulan bahwa semua Anak ialah belum dewasa namun dalam rentang usia 18-21 (delapan belas hingga dua puluh satu) tahun, ia bukan lagi Anak walaupun masih belum dewasa.

Definisi dan arti kata Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Istilah tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam hukum bisnis, Direksi sering disebut sebagai Board of Director. Sekalipun sebagai wakil perseroan, Direksi bukanlah pihak yang tepat untuk dipandang sebagai perseroan itu sendiri. Sehingga dalam membuat perjanjian, korespondensi, maupun mengajukan gugatan, seharusnya Direksi tidak disebutkan untuk dimaksudkan sebagai perseroan terbatas itu sendiri melainkan cukup sebagai wakil dari perseroan. Selain itu, Direksi juga tidak dapat dianggap pemilik dari perseroan meskipun jalannya perseroan sangat bergantung pada keputusan bisnis dari Direksi. Anggota dari Direksi biasa disebut Direktur. Kewenangan setiap Direktur dapat dibatasi melalui Anggaran Dasar/Akta Pendirian/Rapat Umum Pemegang Saham. Apabila kewenangan Direktur didapatkan melalui pelimpahan kewenangan dari Direktur lainnya dalam bentuk surat keputusan, surat kuasa, maupun bentuk dokumen lainnya, maka pertanggungjawabannya bergantung pada mekanisme pelimpahan kewenangan yang diberikan.

Direksi dalam menjalankan perseroan diberikan kepercayaan penuh oleh pemegang saham untuk mengelola modal yang telah disetorkan ke dalam perseroan. Oleh sebab itu, Direksi terikat dengan doktrin fiduciary duty dan bussiness judgement rule yang pada akhirnya diharapkan sampai pada titik tata kelola perusahaan yang baik. Kewenangan Direksi yang begitu besar dalam mengelola modal tadi menyebabkan direksi dimungkinkan untuk berlaku curang. Oleh sebab itu, dimungkinkan baginya untuk bertanggung jawab atas kesalahannya dengan menangung kewajiban perseroan terbatas secara pribadi. Hal ini disebut sebagai doktrin piercing the corporate veil.

Direksi terikat dengan doktrin fiduciary duty dan bussiness judgement rule yang pada akhirnya diharapkan sampai pada titik tata kelola perusahaan yang baik

Direktur diangkat dan diberhentikan melalui akta pendirian perseroan terbatas atau melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Direktur yang diangkat tidak melalui Akta Pendirian/Rapat Umum Pemegang Saham, bukan merupakan bagian dari Organ Perseroan Terbatas melainkan dianggap sebagai tenaga kerja perseroan terbatas tersebut. Oleh sebab itu, terhadapnya tidak berlaku ketentuan mengenai perseroan terbatas melainkan berlaku ketentuan mengenai ketenagakerjaan. Direktur dapat pula merangkap jabatan sebagai pemegang saham.

Direktur yang diangkat tidak melalui Akta Pendirian/Rapat Umum Pemegang Saham, bukan merupakan bagian dari Organ Perseroan Terbatas melainkan dianggap sebagai tenaga kerja perseroan terbatas tersebut

Syarat untuk dapat menjadi Direktur Perseroan Terbatas adalah dalam 5(lima) tahun terakhir sebelum diangkat tidak pernah termasuk dalam hal-hal sebagai berikut :

  1. dinyatakan pailit;
  2. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah
    menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
  3. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau
    yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Syarat itu merupakan syarat umum dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan perseroan/peraturan teknis lainnya. Sedangkan untuk gaji Direktur, wajib ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal tertentu, Direktur dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris. Kewenangan Direktur yang diberhentikan sementara itu, akan dilaksanakan oleh siapa di dalam Anggaran Dasar/Akta Pendirian telah menyebutkannya. Biasanya kewenangan ini akan diambil oleh Anggota Direksi lainnya. Bilamana Akta Pendirian/Anggaran Dasar tidak menyebutkan peralihan kewenangan sementara itu, maka harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberikan kewenangan tersebut. Secara hukum, Direktur hanya boleh diangkat untuk jangka waktu tertentu dan untuk selanjutnya dapat diangkat kembali melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam praktik, biasanya Akta Pendirian mencantumkan klausul masa jabatan Direksi selama 5(lima) tahun. Praktik di lapangan, sering ditemukan banyak Direktur yang belum diangkat kembali setelah jangka waktu tersebut. Dalam hal ini, Direktur yang bersangkutan secara hukum harus dianggap tidak berwenang untuk mewakili perseroan. Pihak ketiga beriktikad baik yang sudah melakukan perikatan dengan Direktur tersebut seharusnya dilindungi oleh hukum dengan tetap mempertahankan perikatannya. Sedangkan dari sisi perseroan, perbuatan Direktur tidak wenang tersebut dapat diserap melalui Rapat Umum Pemegang Saham maupun Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Direksi yang masih berwenang.

Praktik di lapangan, sering ditemukan banyak Direktur yang belum diangkat kembali setelah jangka waktu tersebut. Dalam hal ini, Direktur yang bersangkutan secara hukum harus dianggap tidak berwenang untuk mewakili perseroan

Dikarenakan Direksi dipilih melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham, maka secara praktis Direksi merupakan orang pilihan dari Pemegang Saham mayoritas. Oleh sebab itu, dimungkinkan bagi Direksi untuk melakukan tindakan yang menguntungkan Pemegang Saham mayoritas namun merugikan Pemegang Saham minoritas. Sebagai contoh, Direksi menjual aset perseroan secara langsung kepada Pemegang Saham Mayoritas dengan harga di bawah harga pasar. Dalam kejadian tersebut, Pemegang Saham minoritas akan mengalami kerugian berupa pengurangan nilai aset perseroan yang menyebabkan secara akuntansi harga saham yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas ikut menurun. Hukum Perseroan Terbatas oleh sebab itu memberikan perlindungan dengan memberikan hak pemegang saham minoritas untuk mengajukan gugatan derivatif, yakni gugatan perseroan yang diwakili oleh pemegang saham minoritas terhadap direksi beriktikad buruk.

Direksi maupun Direktur pada praktiknya sering digunakan untuk orang yang bertanggungjawab secara langsung dalam suatu organisasi maupun perusahaan selain perseroan terbatas. Dalam hal ini, ketentuan mengenai perseroan terbatas tentu tidak dapat diberlakukan terhadap Direksi maupun Direktur tersebut. Padanan kata dalam bisnis terhadap Direktur didapati Presiden Direktur, Chief Executive Officer, Chief Technology Officer, dan sebagainya. Perbedaan paling mencolok dari istilah-istilah tersebut ialah kewenangannya dalam mengurus perseroan. Dalam hukum Indonesia, kewenangan itu diatur dalam akta pendirian/anggaran dasar perseroan.