Definisi dan arti kata Kapitasi adalah suatu metode pembayaran dalam pelayanan kesehatan. Penyedia layanan akan dibayar dalam jumlah tetap per-pasien tanpa memerhatikan jumlah atau sifat layanan yang sebenarnya telah dilakukan. Istilah ini mulai populer di Indonesia semenjak BPJS Kesehatan menerapkan pola pembayaran ini khusus untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama sekitar tahun 2016 dengan nama Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan. Metode pembayaran ini secara umum telah diterima diberbagai belahan dunia terutama dalam bidang kesehatan, sehingga dapat diakui sebagai suatu sistem pembayaran yang bersifat universal. Di Amerika sejak tahun 2003 telah mendorong agar pembayaran berbasis komitmen pelayanan atau pay for performance menjadi prioritas utama nasional dan program asuransi medicare.

Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan adalah penyesuaian besaran tarif kapitasi berdasarkan hasil penilaian pencapaian indikator pelayanan kesehatan perseorangan yang disepakati berupa komitmen pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam rangka peningkatan mutu pelayanan.

Alasan diterapkannya metode pembayaran ini adalah karena dianggap mampu menjadi pendorong utama untuk meningkatkan performa pada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dikatakan menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional di Indonesia melalui BPJS. Faskes tingkat pertama diharapkan mampu menyediakan pelayanan kesehatan dasar dengan sebaik mungkin, untuk itu komitmen penerapan metode pembayaran ini kepada fasilitas tingkat pertama harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama akan menerima tarif kapitasi sebagai kontra prestasi atas komitmennya. Pengertian dari tarif kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah Peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Dimungkinkan, pembatasan jumlah pasien terdaftar pada fasilitas kesehatan tingkat pertama merupakan akibat lanjutan dari aturan kapitasi ini karena semakin banyak pasien terdaftar, beban BPJS pada satu Faskes tingkat pertama hanya akan terpaku pada satu Faskes tingkat pertama saja. Walaupun demikian, akibat lanjutan ini memberikan dampak positif terhadap pemerataan rasio pasien berbanding dengan faskes tingkat pertama yang tersedia.

Definisi dan arti kata Accusatoir adalah

  • Istilah yang dikenal dalam hukum pidana yang mana menempatkan terdakwa sebagai manusia ketika pemeriksaan.
  • Pendakwa (penuntut umum) dan terdakwa berhadapan sebagai pihak yang sama haknya, yang melakukan pertarungan hukum (rectsstrijd) di muka hakim yang hendak memihak.
  • Definisi dan arti kata Inquisitoir adalah

  • Istilah dalam hukum pidana yang menempatkan terdakwa sebagai objek pemeriksaan yang secara umum sudah menganggap terdakwa bersalah sehingga cenderung mengabaikan hak-hak terdakwa.
  • Hakim sendiri mengambil tindakan untuk mengusut, hakim sendiri bertindak sebagai orang yang mendakwa, jadi dalam mana tugas orang yang menuntut, orang yang mendakwa dan hakim disatukan dalam satu orang sehingga kurang adanya check terhadap rasionalitas pembuktian.
  • Definisi dan arti kata Audi Et Alteram Partem adalah mendengar pihak yang lain. Istilah ini berasal dari Bahasa Latin dan menjadi asas umum yang dikenal di seluruh dunia. Di Indonesia, asas ini sering diterjemahkan sebagai mendengarkan kedua belah pihak mengingat hanya terdapat dua pihak dalam acara peradilan di Indonesia. Pada prinsipnya asas ini mengajarkan agar hakim wajib mendengarkan versi lain dari klaim pihak yang mengajukan perkara. Asas ini penting untuk menjaga praduga tak bersalah kepada pihak yang dituntut dari tuntutan pihak yang mengajukan perkara.

    Definisi dan Arti Kata Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Istilah ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Saat ini Pengadilan Hubungan Industrial tidak tersedia di semua Pengadilan Negeri, melainkan di Pengadilan Negeri tertentu yang biasanya merupakan ibukota provinsi di Indonesia. Pengadilan Hubungan Industrial secara umum menerapkan hukum acara perdata dengan beberapa kekhususan di beberapa norma. Secara signifikan, terdapat perbedaan proses berperkara di pengadilan hubungan industrial yang harus didahului dengan proses penyelesaian sengketa bipartit sebelum perkara di daftarkan ke pengadilan.

    Definisi dan arti kata Akta Otentik adalah Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang membuat akta (Notaris, PPAT, Panitera Pengadilan, KUA, Catatan Sipil) dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Akta ini memiliki kekuatan pembuktian paling kuat dibandingkan alat bukti lainnya di hadapan pengadilan. Istilah ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Selanjutnya istilah ini telah mengalami perubahan menjadi Akta Autentik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.